Selama ini, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyertaan modal di Bank Jatim cabang. Sejak tahun 2008 hingga 2011, nilai saham yang dimiliki Pemkab Jember sebesar Rp 9,937 miliar.

Tahun 2010, Pemkab Jember mendapat deviden dari Bank Jatim sebesar Rp 6,472 miliar. Deviden yield pada tahun 2010 adalah 65,14 persen per tahun.

Sementara itu, dari jasa giro dan bunga deposito di Bank Jatim, tahun 2011 lalu, Pemkab Jember memperoleh total pendapatan bunga Rp 14,626 miliar.

Ketua Komisi C Moch. Asir mengatakan, selama ini pelayanan Bank Jatim sudah cukup baik. Namun tak ada salahnya Pemkab Jember mencari peluang bank pemerintah lain yang bisa memberikan pendapatan lebih besar daripada Bank Jatim. “Lagipula dulu di masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Siswoyo, Pemkab Jember sempat pindah ke bank di luar Bank Jatim,” katanya, Selasa (21/2/2012).

Ketua Fraksi Partai Golkar Yudi Hartono mengatakan, pihaknya hanya ingin ada bank yang bisa memberi nilai lebih. “Tak tertutup kemungkinan segala sesuatu berubah, walau selama ini Bank Jatim bermitra dengan Pemkab. Asal tak menyalahi aturan,” katanya.

Selain itu, Bank Jatim selama ini dinilai kurang memberikan nominal corporate social responsibility (CSR) atau dana pertanggungjawaban sosial perusahaan secara proporsional dibandingkan laba yang diperoleh di Jember. “Laba Bank Jatim Jember Rp 65 miliar, tapi CSR-nya hanya Rp 625 juta,” kata Yudi.

Pimpinan Bank Jatim Cabang Jember, Agus Sasmito, siap bersaing dengan bank lain untuk meyakinkan Pemkab Jember. “Bisnis harus profesional, apa yang dimaui pasar harus kami penuhi. Kami tetap akan berupaya sesuai role business yang ada, supaya bisnis kami tetap jalan,” katanya.

Menurut Agus, banyak hal yang membuat Pemkab Jember memilih Bank Jatim. “Kami punya kantor layanan yang dekat. Kami juga punya sembilan kantor kas dan dua cabang pembantu, yang saya yakin bisa meng-cover. Dan banyak hal yang jadi penyebab kenapa memilih kami,” katanya. [bj]

Kapolres Jember Ajun Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, peristiwa perampokan tersebut terjadi sekitar pukul 2 dinihari tadi. Perampok berhasil menggondol emas 10 gram dan uang tunai 3 juta rupiah.

Hasil pemeriksaan sementara, perampok berjumlah sekitar 5 orang, dan membawa senjata tajam. Mereka masuk ke rumah korban melalui atap rumah.

Korban Tirto sempat melakukan perlawanan, akibatnya bagian kepala korban terluka akibat sabetan senjata tajam pelaku. Saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara, untuk mendalami kasus tersebut.

Jayadi menghimbau kepada masyarakat khususnya di daerah selatan, untuk lebih waspada dan berhati-hati. Daerah selatan seperti Puger, Wuluhan, Ambulu Dan Kencong, menjadi atensi khusus kepolisian.

Selama ini, dalam bagi hasil PKB, pemerintah kota/kabupaten mendapat 20 persen, sementara Pemprov 80 persen. “Prediksi PKB Rp 7 triliun. Anggap kabupaten/kota mendapat Rp 1,4 triliun dibagikan ke 38 kabupaten/kota, sementara sisanya Rp 5,6 triliun dibagikan kepada Pemprov. Ini tidak adil,” kata Djalal.

Persentase 20 persen tak adil, mengingat beban akibat kendaraan bermotor ada pada Pemkab maupun Pemkot. Jalan-jalan yang rusak akibat dilewati kendaraan bermotor sebagian besar adalah jalan kabupaten/kota, bukan provinsi.

“Pertama, beban akibat kendaaan bermotor ada pada kami. Kedua, pemilik kendaraan ber-KTP kabupaten, kota bersangkutan,” kata Djalal.

Argumentasi pemerintah pusat bahwa uang PKB dibagi-bagikan dalam bentuk program proyek bisa dipahami. “Tapi ada tidak benarnya juga. Yang tahu kebutuhan riil daerah adalah pemerintah daerah. Kedua, beban risiko berbagai macam jenis usaha pajak dan retribusi adalah pada kami,” klata Djalal. [bj]

Tidak tanggung-tanggung, Ir. Gayatri Cahyaningsih, MSi datang bersama empat puluh koleganya yang terdiri dari pejabat di BKP Jawa Tengah dan para Kepala Kantor KetahananPangan (KKP) se-Jawa Tengah.

Menurut Kepala Humas dan Protokol Universitas Jember, Rokhani, MSi, Kepala BKP Jawa Tengah bersama rombongan diterima langsung oleh Rektor, Drs. Moh. Hasan, MSc., Ph.D jam 08.00 pagi di lantai dua gedung Rektoratdr. R. Achmad. “Setelah bertemu Rektor, agenda acara dilanjutkan dengan diskusi bersama para ahli pangan Universitas Jember khususnya di bidang diversifikasi pangan,” jelas Rokhani.  Salah seorang ahli pangan yang akan berbagi pengalaman adalah Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr, Ph.D yang mengembangkan tepung singkong Mocaf.

Rombongan BKP Jawa Tengah rencananya juga akan mengunjungi FakultasTeknologi Pertanian dan workshop Mr.T. tempat pengolahan Mocaf menjadi berbagai produk, milik Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D di daerahTegalgede. Diharapkan kunjungan kali ini akan membuka kerjasama yang lebih luas antara Universitas Jember dengan BKP Jawa Tengah. (iim)

Di Jember, ada sekitar 35 ribu hektare lahan perkebunan, 25 ribu hektare di antaranya dikuasai PT Perkebunan Nusantara 10, 11, dan 12. “Tidak adilnya, kami tidak dapat apa-apa (berupa) share royalti (pendapatan),” kata Djalal, Rabu (15/2/2012).

BUMN perkebunan memang memberikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). “Namun itu pun kami tidak tahu bagaimana pemanfaatan dan penggunaannya,” kata Djalal.

Padahal, selama ini Pemerintah Kabupaten Jember sedikit banyak ikut menyubsidi BUMN tersebut. Subsidi yang dimaksud adalah dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan yang membuat ongkos operasional transportasi lebih murah dan efisien. Tujuan pengaspalan jalan di daerah perkebunan memang untuk kepentingan rakyat Jember yang tinggal di daerah sana. Namun BUMN ikut merasakan dampaknya.

“Saya minta kepada presiden, khususnya Menteri BUMN Dahlan Iskan, untuk mau tahu kondisi ini. Kami yang di daerah ini (bisa) mendapatkan keuntungan, agar bisa dikembalikan ke masyarakat, minimal menutupi subsidi tadi,” kata Djalal.

Berapa persentase ideal bagi hasil? “Kita dikasih 20 persen alhamdulillah,” kata Djalal. (bj)

Menurut ketua panitia kegiatan, Achmad Humaidi, di babak pertama para peserta wajib menyelesaikan 100 soal bidang ekonomi yang terdiri dari soal ekonomi makro 30%  dan ekonomi mikro 30%. “Sementara soal lainnya mengenai koperasi, akuntansi, pemasaran dan matematika ekonomi yang masing-masing porsinya sepuluh persen,” ujar mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2010 ini.

Tahapan pertama akan menyaring 116 tim menjadi lima belas tim terbaik. Selanjutnya, lima belas tim tadi akan bersaing di babak kedua dimana mereka harus mengerjakan soal-soal di bidang akuntansi dan soal-soal ekonomi teraktual. Untuk diketahui, HMP Pendidikan Ekonomi Libra setiap tahunnya rutin menggelar kegiatan olimpiade Ekonomi. Tahun ini adalah tahun kelima pelaksanaan dengan mengusung tema “ Mewujudkan Bangsa Yang Intelektual, Berkarakter, mandiri dan Profesional Untuk Menghadapi Era Globalisasi”.

Babak final akan mempertemukan tiga tim terbaik. Dalam babak final yang menggunakan ujian lisan tiap tim akan mendapatkan lima soal dalam amplop. Nantinya mereka harus mempresentasikan jawabannya dari setiap pertanyaan di depan dewan juri yang terdiri dari dosen jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember. Para juara akan mendapatkan piala bergilir Gubernur, Bupati dan Rektor serta uang pembinaan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HMP Pendidikan Ekonomi Libra, Abdur Rozy mengusulkan kepada Pembantu Rektor III agar para juara di Olimpiade Ekonomi 2012 dikirim mengikuti Olimpiade Ekonomi. “Kami usul, para pemenang diberi kesempatan mengikuti Olimpiade Ekonomi Nasional yang akan dilaksanakan di Universitas Hamka Jakarta,” ungkap Abdur Rozy. (iim).

“PAW terhadap Pak Ghafur berdasarkan keputusan rapat DPD PAN Jember, 7 Februari kemarin, yang memutuskan pemberian surat peringatan ketiga (SP3),” kata Agus, Kamis (9/2/2012).

Sebelumnya, Ghafur sudah mendapat peringatan pertama pada 12 Juli 2011 dan peringatan kedua pada 20 Juli 2011. Dalam surat peringatan tersebut, DPD PAN Jember meminta kepada Ghafur untuk mengembalikan uang TPP yang sudah diterimanya. PAN memandang, Ghafur bersikap tidak etis dan melanggar aturan, karena menerima uang negara dua kali, sebagai anggota DPRD Jember dan sebagai guru.

“Ada selang waktu delapan bulan (antara SP2 dengan SP3) yang sudah cukup waktu bagi Pak Ghafur untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi beliau belum juga melakukannya,” kata Widiyanto.

Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan Ghafur? “Sekitar Rp 17 jutaan,” kata Widiyanto.

Ghafur belum berhasil dikonfirmasi pers. Ia bersama Komisi D sedang ke Surabaya. Namun, pada Juni 2011, ia sudah mengakui bahwa selain menerima gaji sebagai anggota DPRD Jember, juga menerima tunjangan profesi pendidik dari APBN.

“(Gaji guru) sertifikasi, iya saya sudah dapat. Sejak awal ada sertifikasi, dua tahun lalu. Saya sudah jadi anggota Dewan,” kata Ghafur, sebagaimana dilansir beritajatim.com, Senin (13/6/2011).

Bagi Ghafur, saat itu, tidak masalah dirinya menerima gaji dari APBD sebagai anggota DPRD dan tunjangan profesi dari APBN. “Saya kan mengajar. Profesi saya kan guru. Kalau memang ada kejelasan di undang-undang yang melarang itu (mengambil tunjangan), saya tidak akan mengambil itu,” katanya.

Menurut Ghafur, dirinya tidak boleh rangkap gaji, jika menjabat struktur di sekolah sebagai kepala atau wakil. “Saya sudah membaca di undang-undang susunan dan kedudukan anggota DPRD,” katanya.

Guru SMA Muhammadiyah 3 Jember ini merasa sudah melakukan ijtihad (berikhtiar mencari solusi) politik dengan benar. Terlebih lagi, ia sudah memenuhi standar sertifikasi mengajar yang disyaratkan untuk mendapat tunjangan profesi.

Ghafur beralasan, jika dirinya tak mengajukan diri sebagai guru yang tersertifikasi, dikhawatirkan kesempatan itu hilang pada tahun mendatang. Tunjangan profesi adalah upaya menghargai masa pengabdian guru. Dan sebagai guru, Ghafur menyatakan dirinya sudah mengabdi sejak tahun 1992. [bj]

Rekonsiliasi dilakukan dalam rapat tertutup yang diikuti anggota Komisi A dan Komisi C, di ruang Komisi A. Wartawan dilarang meliput rapat tersebut. Perlakuan terhadap wartawan ini berbeda, saat Komisi A melakukan rapat dengan Sekretaris Daerah terkait kontroversi mutasi.

Konflik antara Sandi dengan Komisi C terjadi, menyusul pernyataan Sandi yang mempersilakan pembangunan JPO di Jalan Gajah Mada jalan terus. Padahal Komisi C sudah merekomendasikan penghentian pembangunan JPO hingga seluruh perijinan, terutama dari Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Jawa Timur, kelar.

Usai pertemuan, Ketua Komisi C Moch. Asir mengatakan, kedua belah pihak sudah sepakat untuk tak lagi berpolemik di media massa. “Pak Sandi menyampaikan, perijinan JPO sudah selesai, dan pembangunan bisa dilanjutkan,” katanya.

Investor telah menyodorkan gambar konstruksi baru untuk pembangunan JPO. Dalam gambar baru itu, pondasi jembatan tak menggunakan bahu jalan, sehingga tak perlu meminta ijin Pemprov Jatim.

Kenapa pertemuan tersebut tertutup? “Kami ingin penyelesaian internal dulu, mencari pemahaman dan kebersamaan,” kata Asir.

Asir menjelaskan, dalam pertemuan tersebut sempat muncul pertanyaan: apakah Sandi memberikan pernyataan pers terkait JPO dalam kapasitas sebagai Kabag Humas, atas nama investor, atau atas nama lembaga swadaya masyarakat. Bahkan, ada kecurigaan, Sandi berbicara dalam kapasitas mewakili investor. Namun, persoalan kini sudah dianggap kelar.

Sementara itu, Sandi menyatakan tak tahu mengapa pertemuan berlangsung tertutup. “Saya tidak paham yang mana yang tertutup, yang terbuka, mana yang tersingkap. Kebetulan tadi rapatnya spesifik, mungkin kemudian tidak harus melibatkan teman-teman media,” katanya.

Sandi tak mau berkomentar soal pembangunan JPO. “Yang berhak berkomentar adalah Asisten I sebagai koordinator proses perijinan. Saya kan sudah komentar kemarin. Masa harus diulang lagi,” katanya.

Yang terang, kata Sandi, dalam pertemuan tersebut ia banyak diingatkan. “Beberapa orang mengingatkan secara pribadi bahwa saya pejabat publik, sehingga jangan sampai menimbulkan polemik politik,” katanya. [bj]

Wakil Ketua DPW PKNU Jawa Timur Anwar Sadad ketika dikonfirmasi melalui telfon selulernya, membenarkan pembekuan kepengurusan DPC PKNU Jember tersebut. Menurut Anwar, ada beberapa persoalan yang menyebabkan keluarnya SK pembekuan itu.

Diantaranya lanjut Anwar, antara dewan tanfidz dan dewan syuro, rupanya belum terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, apalagi belakangan muncul desakan dari anak cabang, untuk segera digelar muscablub. Sehingga dari berbagai persoalan itulah, DPP akhirnya mengambil keputusan tegas, untuk membekukan DPC PKNU Jember.

Untuk sementara waktu kata Anwar, DPP PKNU menunjuk Imam Ghozali Aro atau yang akrab disapa Iga, sebagai carateker DPC PKNU Jember. Iga akan menjabat hingga diselenggarakannya musyawarah cabang luar biasa.

Sementara itu, Ketua Tanfidz DPC PKNU Jember, Marzuki Abdul Ghafur, saat akan dikonfirmasi melalui telfon selulernya, belum ada jawaban. Begitupun dengan beberapa Anggota Fraksi PKNU DPRD Jember. Mereka juga enggan berkomentar terkait pembekuan ini.(kf)

wartawan yang melakukan penelusuran kepada instansi penanggung jawab perijinan mendapatkan informasi yang mencengangkan, Ternyata pihak kontraktor (PT Kharisma Karya Putra -red) belum memiliki ijin tehnis terkait dengan pekerjaan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang yang akan dibangun persis di depan Kantor BCA Jember di Jl Gajah Mada. Selain itu, beberapa dinas terkait merasa ditelikung oleh pihak PT Kharisma.

Hasan Junaidi, staf PU Binamarga Provinsi kepada wartawan mengatakan, kalau pihaknya belum pernah menerima pengajuan ijin penggunaan badan milik jalan yang akan dibangun Jembatan Penyeberangan Orang (PJO) oleh PT Kharisma. “Mereka belum mengajukan ijin apapun,” ujar Hasan.

Selain itu, hasan dalam rapat dengan Asisten I di Pemkab Jember sempat meminta kepada asisten agar pembangunan PJO dihentikan, karena tidak sesuai dengan UU No 34/2006.

Hal sama juga dikatakan oleh Kepala Seksi Penindakan di Sat Pol PP Pemkab Jember. Menurut Andri, kontraktor hanya mengantongi ijin prinsip saja, mereka belum ada ijin tehnisnya. Seharusnya, sesuai dengan aturan, mereka belum bisa melakukan penggalian seperti itu, apalagi dirinya juga mendengar informasi kalau BCA juga belum dimintai persetujuan oleh mereka sebagai syarat untuk memperoleh HO. Dia juga tak mau berkomentar banyak, takut malah tidaik semakin kondusif. Untuk itu, dirinya minta agar wartawan langsung mengkonfirmasi dengan instansi terkait, termasuk dengan PU Ciptakarya.

Kepala Dinas PU Ciptakarya, Ir.Hj Merwin Lusiani, melalui staf yang membidang perijinan Suruto membenarkan kalau pembangunan PJO itu sama sekali tidak memiliki ijin, baik IMB maupun yang terkait dengan pembangunan PJO. Dirinya juga sudah melakukan penghentian pekerjaan. Namun saat disinggung kalau pekerjaan itu masih juga dilaksanakan, Suroto mengaku tidak tahu. “Memang mereka belum mengajukan ijin apapun, namun saya sudah menghentikan pekerjaan tersebut, tapi jika ternyata masih juga dikerjakan, dirinya nanti akan melakukan koordinasi dengan yang lainnya,” katanya. [pn/sal]